Pajak Bumi dan Bangunan atau yang biasa disingkat dengan PBB adalah pajak yang dikenakan kepada objek yang berupa benda. PBB merupakan bagian dari pajak daerah yang artinya akan berdampak langsung pada pendapatan daerah. Dengan ini PBB berarti dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa aspek yang terdapat di dalam PBB yang harus diketahui:

Pajak Bumi Dan Bangunan

1. Objek PBB

Sebelum membahas bagaimana PBB memengaruhi perekonomian Indonesia, berikut akan dijelaskan beberapa informasi dasar mengenai objek PBB.

Bumi

Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang berupa daratan dan perairan. Contoh daratan seperti tanah, sawah, ladang, perkebunan, dan pertambangan. Sedangkan contoh objek perairan seperti wisata laut yang tidak difungsikan sebagai konservasi dan taman nasional.

Bangunan

Objek bangunan adalah segala sesuatu yang dibangun di atas permukaan bumi. Untuk objek ini meliputi rumah tempat tinggal, pusat perbelanjaan, dermaga, pagar mewah, dan lain-lain. Objek ini tidak meliputi bangunan seperti:

  • Bangunan yang difungsikan sebagai pelayanan sosial seperti panti jompo dan panti asuhan
  • Bangunan yang difungsikan sebagai kepentingan pelayanan kesehatan
  • Objek bangunan yang difungsikan sebagai tempat ibadah
  • Objek bangunan yang menjadi objek peninggalan sejarah seperti candi
  • Bangunan yang ditempati oleh perwakilan diplomatik
  • Bangunan yang ditempati oleh badan atau perwakilan organisasi internasional

2. Subjek Pajak

Hal penting yang perlu diketahui mengenai pajak bumi dan bangunan adalah subjek pajak. Subjek pajak merupakan perorangan atau badan perusahaan yang dikenai pajak, meliputi

  • Mempunyai suatu hak atas tanah, ladang, tambang, perkebunan, dan lain-lain.
  • Memperoleh manfaat tanah, ladang, tambang, perkebunan, dan lain-lain.
  • Memiliki suatu bangunan
  • Menguasai suatu bangunan
  • Memperoleh manfaat atas suatu bangunan (untuk investor)

3. Dasar Penghitungan PBB

Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan ini sering disebut dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Untuk bobot NJKP yang ditentukan secara persentase adalah sebagai berikut :

  • Objek pajak atas perkebunan sebesar 40%.
  • Objek pajak atas kehutanan sebesar 40%.
  • Untuk objek pajak  atas pertambangan sebesar 40%.
  • Untuk Objek pajak lainnya :
    • Apabila NJOP sebesar ≥ Rp 1.000.000.000,00 maka NJKP yang dibebankan sebesar 40%
    • Apabila NJOP sebesar < Rp 1.000.000.000,00 maka NJKP yang dibebankan sebesar  20%

4. APBD

APBD adalah salah satu anggaran yang bermanfaat dalam pembangunan daerah. Pendapatan APBD sendiri terdiri atas :

  • Pendapatan asli yang berasal dari daerah
  • Dana perimbangan
  • Pendapatan lain-lain seperti dana bantuan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan asli daerah salah satunya berasal dari pajak daerah yang di dalamnya terdapat Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk pendapatan dari pajak sendiri adalah pendapatan yang paling tinggi dalam APBN dan APBD. Itulah mengapa keberadaan pajak sangat penting bagi APBN dan APBD

5. Solusi Atas Masalah Perekonomian Daerah

Salah satu fungsi dari APBD adalah fungsi alokasi. Fungsi ini ditujukan agar APBD dapat berperan dalam pengentasan berbagai masalah perekonomian di daerah. Contohnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi jumlah pengangguran.

pengangguran dan kemiskinan adalah masalah yang paling serius di Indonesia. Namun, seiring dari tahun ke tahun, tampaknya jumlah pengangguran di Indonesia semakin berkurang. Tingkat kemiskinan di tahun 2018 pun menurun menjadi sebesar 9,82%. Hal ini berarti APBN dan APBD berperan penting dalam pengentasan kemiskinan.

Lihatlah video menarik berikut ini :

Beberapa pihak mungkin masih melakukan kecurangan dengan tidak mendaftarkan hartanya yang masuk dalam kategori Pajak Bumi dan Bangunan. Padahal berperannya pajak yang diberikan dapat membantu memperbaiki perekonomian Indonesia. Maka kesadaran terhadap membayar pajak harus lebih ditingkatkan. Demikian artikel ini disampaikan.

Salam sukses – CV. Cakrawala Persada