Pemendagri nomor 19 tahun 2016 membahas beberapa ketentuan-ketentuan penting dalam mengelola barang milik daerah. Permendagri 19 tahun 2016 ini berisikan 20 bab dengan 515 pasal yang telah ditandatangani oleh menteri dalam negeri. Pedoman ini dapat dijadikan sebagai sumber untuk pengelolaan apa yang seharusnya menjadi barang milik daerah. Berikut akan diulas beberapa bab yang dimuat dalam permendagri 19 tahun 2016. Mari simak ulasannya :

Permendagri 19 Tahun 2016

Bab 2 Ruang Lingkup

Pada bab ini terdapat 7 pasal mengenai ruang lingkup mengenai pengelolaan barang milik daerah. untuk ruang lingkup peraturan menteri antara lain yaitu pengadaan, penggunaan, penilaian, pemindahtanganan, dan pengelolaan barang milik daerah lainnya. Barang yang akan dikelola oleh daerah antara lain barang yang diperoleh atas APBD yang telah disetujui dan bersifat sah di mata hukum.

Barang yang diperoleh juga dapat berupa sumbangan, kontrak, berdasarkan keputusan pengadilan, peraturan perundang-undangan. Daerah dapat memiliki barang yang berwujud atau tidak berwujud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bab 3 Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah

Barang yang akan dikelola dan dimiliki oleh daerah akan dipegang dengan kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Dalam suatu daerah, pemegang kekuasaan dalam pengelolaan barang milik daerah tertinggi yaitu oleh Gubernur atau Bupati ataupun Walikota. Namun, pemegang kekuasaan ini juga dibatasi oleh ketentuan ketentuan yang berlaku pada permendagri nomor 19 tahun 2016 tepatnya pada pasal 9.

Pihak pengelola barang milik daerah juga memiliki batasan tertentu. Selain itu, dalam pengelolaan barang milik daerah, terdiri beberapa pejabat yang memiliki tugas yang berbeda-beda. Pemisahan jabatan tersebut antara lain pejabat penatausahaan barang, pengurus badan pengelola, pengurus barang pengguna dan lainnya yang dibahas dalam permendagri 19 tahun 2016.

Bab 4 Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Untuk melakukan perencanaan ini harus didasari dengan SKPD. Selain itu, ketersediaan barang juga perlu dipertimbangkan. Setiap tahun akan dilakukan perencanaan kebutuhan barang milik daerah setelah SKPD ditetapkan. Penggunaan barang milik daerah juga dipedomani oleh standar kebutuhan dan standar barang yang akan digunakan.

Barang milik daerah yang akan digunakan harus memiliki usulan dari RKBMD. Pengelola barang harus menyesuaikan usulan terhadap persediaan barang yang dimiliki.

Bab 6 Penggunaan

Penggunaan barang milik daerah akan ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati atau Walikota. Dalam penetapan status barang milik daerah akan dilakukan secara tahunan. Penggunaan barang daerah memiliki beberapa tahap. Tahapan tersebut antara lain penetapan status, pengalihan status, penggunaan sementara, dan penetapan status atas penggunaan.

Setiap tahapan dalam menggunakan barang milik daerah harus didukung dengan beberapa dokumen penting sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, permohonan juga perlu persetujuan dari Gubernur atau Bupati atau Walikota.

Bab 9 Penilaian

Penilaian barang milik daerah akan disusun pada neraca nantinya akan dilaporkan pemerintah daerah ke pusat. karena semua aset akan terpapar dalam neraca pemerintahan daerah. jika penilaian membutuhkan biaya, maka biaya yang timbul akan dibebankan pada APBD. Untuk melakukan penilaian ini, akan dilakukan oleh suatu tim yang telah ditetapkan dan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Penilaian kembali dapat dilakukan dalam rangka pelaporan keuangan yang dipedomani dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Ketentuan-ketentuan yang akan membatasi dan mendasari penilaian yang dilakukan pada barang milik daerah.

Lihatlah video menarik berikut ini :

Itulah beberapa informasi mengenai permendagri 19 tahun 2016. Masih banyak lagi informasi yang dimuat dalam permendagri 19 tahun 2016 ini yang terdiri dari 20 Bab. Peraturan ini akan sangat membantu dan menambah pengetahuan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Salam sukses – CV. Cakrawala Persada