Dalam menciptakan kehidupan negara yang sejahtera dan teratur, tentunya memerlukan hukum dan peraturan di dalamnya. Salah satu yang paling penting adalah peraturan mengenai pembentukan perangkat daerah yang sebelumnya telah tertulis dalam UU pasal 232 ayat (1) nomor 23 tahun 2014. Namun kemudian di tahun 2016, presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) no 18 tahun 2016. Berikut ini isi dari PP no 18 tahun 2016:

PP No 18 Tahun 2016

1. Asas Pembentukan Perangkat Daerah

Berdasarkan peraturan pemerintah yang baru yaitu PP no 18 tahun 2016, perangkat daerah dibentuk berdasarkan beberapa asas yang penting diantaranya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah. Selain itu yang menjadi asa pembentukan perangkat daerah lainnya adalah efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendala, tata kerja yang jelas serta fleksibilitas.

2. Jenis Perangkat Daerah

Pemerintah daerah dibagi menjadi 2 yaitu pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Menurut PP no 18 tahun 2016 struktur antara perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota berbeda. Pada perangkat daerah provinsi strukturnya terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan. Sedangkan pada perangkat kabupaten/kota struktur atau susunannya terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan.

3. Tugas Perangkat Daerah

Dalam mengelola daerah, tentu perangkat daerah memiliki tugas yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang sesuai dengan visi dan misi. Berikut ini tugas dari masing-masing perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota:

Perangkat Daerah Provinsi

Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa perangkat daerah provinsi memiliki struktur atau susunan pemerintahan beserta tugasnya. Masing-masing dari pengurus atau aparatur tentu bertanggung jawab penuh terhadap pemerintah pusat. Berikut ini tugas masing-masing perangkat daerah provinsi berdasarkan PP no 18 tahun 2016:

  • Sekretariat daerah provinsi: bertugas untuk membantu gubernur menyusun kebijakan dan pengoordinasian dan pelayanan administratif. Tugas ini sesuai dengan ayat (1) PP no 18 tahun 2016.
  • Sekretariat DPRD provinsi: bertugas untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi. Selain itu bertugas juga untuk menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD provinsi.
  • Inspektorat : untuk membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi serta tugas pembantuan oleh perangkat daerah provinsi inspektorat bertugas membantu gubernur.
  • Dinas: bertugas untuk membantu gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu juga membantu gubernur dalam melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.
  • Badan: memiliki tugas untuk membantu gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang bertempat di provinsi.

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Selain perangkat daerah provinsi dimana wilayah kerja pemerintahannya mencakup 1 provinsi, juga terdapat perangkat daerah kabupaten/kota. Tugasnya hampir sama dengan provinsi hanya saja fokus wilayah kerjanya berada di kabupaten/kota. Berikut ini tugas dari masing-masing aparaturnya.

  • Sekretariat daerah kabupaten/kota: bertugas membantu bupati/wali kota menyusun kebijakan dan pengoordinasian serta pelayanan administratif.
  • Sekretariat DPRD kabupaten/kota: bertugas untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Selain itu menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD kab/kota.
  • Inspektorat: dalam rangka membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi serta tugas pembantuan oleh perangkat daerah kab/kota, inspektorat bertugas untuk membantu bupati/wali kota.
  • Dinas: dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kab/kota dinas bertugas membantu bupati/wali kota.
  • Badan: dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang berwilayah di kabupaten/kota badan bertugas membantu bupati/wali kota.
  • Kecamatan: dibentuknya kecamatan diharapkan mampu meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap publik yang baik menurut pasal 5 ayat (2) PP no 18 tahun 2016. Selain itu untuk pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

Lihatlah video menarik berikut ini :

Nah itulah penjelasan mengenai PP no 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 dan 2 PP no 18 tahun 2016 bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah tersebut ditetapkan dengan Perda dan berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari menteri dalam negeri bagi perangkat daerah provinsi. Bagi perangkat daerah kab/kota juga harus mendapat persetujuan juga dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Salam sukses – CV. Cakrawala Persada