Negara Indonesia memiliki peraturan perudang-undangan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan presiden untuk mengatur kehidupan bernegara yang adil dan makmur. Salah satu perundangan yang berlaku dan mengatur penduduk yang berada di negara Indonesia adalah undang undang kependudukan. Undang-undang ini secara umum mengatur tentang hak dan kewajiban penduduk dalam keadaan normal, darurat dan luar biasa.

Undang Undang Kependudukan

4 UU Yang Termasuk Dalam Undang Undang Kependudukan

Banyak sekali undang-undang atau peraturan perundangan yang sudah dihasilkan oleh DPR RI untuk mengatur kehidupan bernegara. Salah satu jenis UU yang sudah dihasilkan dan berlaku yaitu Undang undang kependudukan, di bawah ini UU yang termasuk ke dalam UU Kependudukan Indonesia:

1. Udang-undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

UU Kependudukan yang pertama adalah UU No 12 tahun 2006, tang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia. Secara umum UU ini menjelaskan definisi kewarganegaraan RI, siapa saja yang bisa disebut sebagai warga negara RI. Mulai dari warga negara asli yang sudah secara otomatis menjadi warga negara Indonesia.

Kemudian Undang undang kependudukan ini juga menjelaskan status kewarganegaraan anak-anak yang lahir bergantung pada status kewarganegaraan ayahnya. Undang-undang ini membuat status seorang anak menjadi jelas meskipun terlahir dari pernikahan campuran. Oleh karena itu, UU kependudukan yang satu ini wajib diketahui agar tidak bingung dengan status kewarganegaraan anak.

2. Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan

UU Kependudukan berikutnya adalah UU Nomor 23 Tahun 2006 yang berisi tentang Administrasi Kependudukan. Dalam UU ini dijelaskan apa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan dan rangkaian yang harus dilalui dalam penertiban administrasi kependudukan. Mulai dari pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi yang berkaitan dengan kependudukan untuk pelayanan public.

Secara umum UU ini mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penduduk, dan instansi yang terkait dalam penertiban administrasi kependudukan. Juga dijelaskan tentang informasi administrasi kependudukan, serta perlindungan data pribadi dan sanksi jika tidak melakukan administrasi kependudukan.

3 Undang-Undang Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

UU Nomor 52 Tahun 2009 ini menerangkan secara jelas tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Secara umum UU ini memberitahukan tentang hak dan kewajiban penduduk dalam upaya negara melakukan pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga. Selain hak dan kewajiban penduduk juga menerangkan kewenangan negara dalam melakukan pembangunan kependudukan.

Dengan cara menetapkan program dan kebijakan jangka pendek dan menengah terkait pengelolaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Setelah menetapkan program pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga tersebut.

4. Undang-Undang Tentang Perubahan UU Administrasi Kependudukan

UU kependudukan yang terakhir adalah UU nomor 24 tahun 2013, UU ini merupakan perubahan dari UU tentang administrasi kependudukan. Dalam UU ini banyak perubahan dan penyempurnaan untuk UU Administrasi Kependudukan yang sudah ditetapkan DPR sebelumnya. UU perubahan ini menyempurnakan dan menampilkan lebih detail terkait alur administrasi dan pelaporan administrasi.

Setiap pelaporan dan pencatatan perubahan data administrasi kependudukan diberikan batas waktu melakukannya. Dengan demikian UU ini membuat peraturan tentang administrasi kependudukan menjadi lebih jelas bagi semua penduduk yang wajib melakukannya.

Lihatlah video menarik berikut ini :

Demikianlah UU yang termasuk ke dalam Undang undang Kependudukan yang berlaku di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik sudah sepatutnya memahami UU Kependudukan ini, agar mengetahui hak dan kewajiban sebagai penduduk. Dengan begitu akan menjadi penduduk yang baik yang melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kependudukan sesuai UU yang berlaku.

Salam sukses – CV. Cakrawala Persada